Juliyatmono Anggota DPR RI · Fraksi Partai GolkarDPR RI · F-Golkar, beranda
ENSampaikan Aspirasi

Kabar · 2 November 2026

Juliyatmono Dorong Pemerintah Perbaiki Akses Pendidikan di Daerah Marginal

Anggota DPR RI Juliyatmono menyoroti kesenjangan kualitas dan akses pendidikan antara wilayah maju dan daerah marginal, beliau meminta pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif berbasis pendidikan. Juliyatmono ingin memastikan kelompok miskin dan rentan mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Juliyatmono menyoroti masih lebarnya kesenjangan kualitas dan akses pendidikan antara wilayah maju, daerah perkotaan, serta kawasan marginal—termasuk yang berada di Jawa Tengah. Ketimpangan pendidikan adalah akar ketimpangan ekonomi. Kesenjangan ini dapat menghambat mobilitas sosial dan berkontribusi langsung terhadap stagnasi angka kemiskinan.

Karena itu, Juliyatmono meminta negara harus memperkuat kebijakan afirmatif berbasis pendidikan untuk memastikan kelompok miskin dan rentan mendapatkan akses pendidikan yang setara. Kondisi kesenjangan kualitas dan akses pendidikan antara wilayah maju, daerah perkotaan, serta kawasan marginal tersebut bisa menghambat mobilitas sosial. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Ia mengatakan kunjungan ke kota Semarang untuk mengevaluasi implementasi program pendidikan, kebudayaan, pemuda-olahraga, riset, perpustakaan, dan statistik di daerah, khusunya Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah. Hasil pengawasan Komisi X menunjukkan perlunya peningkatan intervensi afirmatif pemerintah melalui perluasan Program Indonesia Pintar (PIP).

Ia mengatakan rekomendasi Panja Pendidikan 3T Komisi X sebelumnya juga menekankan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerataan guru, dan penerapan kurikulum adaptif berbasis kearifan lokal. Afirmasi tidak boleh sekadar program rutin; harus menjadi instrumen strategis untuk mengoreksi ketidakadilan struktural. Kebijakan tersebut harus dijalankan secara lebih terintegrasi dan berbasis data agar tepat sasaran.

Dalam kunker tersebut, Komisi X memeriksa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mekanisme penerimaan murid baru, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), revitalisasi sekolah, serta upaya digitalisasi pembelajaran. Semua temuan dan aspirasi dari sekolah serta pemerintah daerah akan dibahas dalam penyusunan anggaran pendidikan tahun 2026–2027. Komisi X juga meminta pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS untuk meningkatkan akurasi perencanaan.

  • Pendidikan
  • Juliyatmono
  • Komisi X
  • DPR RI
Sumber: VIVA Jogja

Kenali beliau lebih dekat