Juliyatmono Anggota DPR RI · Fraksi Partai GolkarDPR RI · F-Golkar, beranda
ENSampaikan Aspirasi

Kabar · 2 November 2026

Juliyatmono Dorong PAUD Masuk Skema Wajib Belajar 13 Tahun

Anggota DPR RI Juliyatmono mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional, beliau menekankan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam membentuk kemampuan dasar anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal. Dengan demikian, PAUD perlu ditempatkan secara resmi dalam sistem pendidikan nasional melalui kebijakan wajib belajar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Juliyatmono menyebut kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagai langkah penting untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional, karena kesenjangan kualitas pendidikan banyak terbentuk pada fase awal pertumbuhan anak. Oleh karena itu, pendidikan harus dimulai sejak usia dini untuk mencegah ketertinggalan. Dengan memulai pendidikan sejak usia dini, diharapkan anak-anak dapat memiliki kemampuan dasar yang baik sebelum memasuki jenjang pendidikan formal.

Menurut Juliyatmono, PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan dasar anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal, sehingga PAUD perlu dipastikan dapat diakses seluruh anak. PAUD juga harus diberikan perhatian yang lebih serius dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, anak-anak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Tanpa kebijakan yang kuat, anak-anak dari kelompok rentan berisiko tertinggal lebih awal dibandingkan kelompok lainnya, yang berdampak pada rendahnya pemerataan kualitas pendidikan di jenjang berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan wajib belajar 13 tahun harus diiringi dengan peningkatan akses dan kualitas PAUD. Dengan demikian, anak-anak dari kelompok rentan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Komisi X DPR RI mendorong penguatan regulasi yang memastikan keberlanjutan layanan PAUD, peningkatan mutu pembelajaran, serta dukungan pendanaan yang memadai dari negara. Dengan demikian, PAUD dapat menjadi bagian yang efektif dalam sistem pendidikan nasional. Revisi UU Sisdiknas menjadi momentum untuk memperkuat sistem pendidikan nasional agar pembangunan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kebijakan wajib belajar 13 tahun yang meliputi PAUD diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di tingkat global. Juliyatmono berharap bahwa kebijakan ini dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak yang signifikan pada sistem pendidikan nasional.

  • Pendidikan
  • PAUD
  • Wajib Belajar 13 Tahun
Sumber: VIVA Jogja

Kenali beliau lebih dekat