Juliyatmono menekankan bahwa perhatian Presiden terhadap perlindungan profesi dan peningkatan kesejahteraan guru harus diterjemahkan secara konkret ke dalam produk peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan pelaksanaan yang adil di lapangan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Beliau menilai, pemerataan kualitas guru dan pendidikan di seluruh Indonesia mustahil tercapai tanpa adanya jaminan legal mengenai distribusi guru yang layak, akreditasi yang terstandar, dan perlindungan profesi yang kuat. Oleh karena itu, Juliyatmono mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Guru swasta, menurutnya, harus mendapatkan hak dan perlakuan yang setara dengan guru negeri, terutama dalam hal penugasan, pengembangan karier, hingga jaminan kesejahteraan. Juliyatmono juga menyoroti pentingnya kesetaraan perlakuan antara guru negeri dan swasta, serta perlunya pengaturan yang jelas mengenai status, penugasan, dan perlindungan profesi guru dalam undang-undang.
Komisi X berkomitmen untuk melanjutkan dialog demi memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan disusun dengan semangat keberpihakan pada peningkatan mutu guru dan layanan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam RDPU tersebut, Juliyatmono juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan guru, baik yang berstatus pegawai negeri maupun swasta, mendapatkan perhatian penuh, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Sumber: Fokus Jateng